Hebatriau.com  – PEKANBARU | Suasana hangat namun penuh ketegasan mewarnai pertemuan strategis antara Bupati Pelalawan H. Zukri dan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dalam agenda pembahasan nasib ribuan warga yang bermukim di sekitar kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kamis (10/7/2025). Pertemuan penting ini berlangsung di Ruang Melati Lantai 3 Kantor Gubernur Riau dan dibuka langsung oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut anggota BAM DPR RI seperti Obon Tabroni, M. Harris, dan Slamet, serta unsur Forkopimda: Kapolda Riau Irjen Pol. Hery Heryawan, perwakilan Kejati Riau, Komandan Korem, hingga para kepala daerah dari Inhu dan Kuansing.

Dalam sambutannya, Gubernur Abdul Wahid menyoroti persoalan klasik namun krusial: kerusakan parah kawasan hutan Riau akibat aktivitas ilegal dan lemahnya pengawasan. “Kita butuh pendekatan persuasif dan terencana. Semangat kita adalah Green for Riau,” tegasnya.

Namun sorotan utama justru tertuju pada sikap tegas dan lugas Bupati Zukri yang secara terbuka menyatakan siap pasang badan untuk masyarakat Pelalawan. Ia menegaskan, upaya pemulihan kawasan TNTN tidak bisa dilakukan dengan pendekatan kaku. “Ini ibarat mencabut benang di dalam tepung — tepung jangan tumpah, benang jangan putus. Kita harus jaga hutannya, tapi juga lindungi rakyatnya,” ucap Zukri disambut riuh tepuk tangan.

Zukri juga membeberkan realita di lapangan. Pendataan lintas sektor – dari jumlah penduduk, rumah ibadah, pendidikan hingga usaha ekonomi – menghadapi kendala serius karena penolakan sebagian masyarakat. Namun, ia menegaskan pemerintah membuka ruang dialog dan memperpanjang waktu pendataan demi mendapatkan data akurat dan solusi yang adil.

Tak kalah penting, ia mengangkat fakta bahwa sebagian besar fasilitas pendidikan di kawasan TNTN dibangun secara swadaya masyarakat, dan anak-anak justru harus menempuh pendidikan di luar kawasan karena keterbatasan akses. Zukri mendesak klasifikasi yang jelas antara warga yang memang bermukim dan yang sekadar bekerja di lahan pihak lain.

“Perpres Nomor 5 tetap harus ditegakkan, tapi jangan jadikan rakyat korban kebijakan. Pemerintah daerah akan mendampingi Satgas PKH, namun kita pastikan, rakyat tetap punya tempat dalam proses ini,” tegas Zukri, menutup pernyataannya dengan penuh komitmen.

Pertemuan ini menjadi titik awal perjuangan menuju solusi berkeadilan antara konservasi lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Kini, publik menanti apakah suara dari Pelalawan ini mampu menggugah pusat untuk bertindak bijak.

(MC. Pelalawan /Hebatriau.com)